Bayangkan Anda berjalan di sepanjang sungai yang seharusnya menjadi ruang publik, tetapi justru mendapati bahwa lahan tersebut telah bersertifikat sebagai hak milik pribadi. Bagaimana bisa tanah bantaran sungai yang semestinya dikuasai negara beralih ke tangan individu? Fenomena ini kini tengah menjadi sorotan dan mengundang tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Jika ini terus dibiarkan, apakah generasi mendatang masih bisa menikmati lingkungan sungai yang sehat dan bebas akses? Atau justru akan semakin banyak wilayah publik yang beralih fungsi demi kepentingan segelintir orang?

Pendahuluan

Kasus tanah bersertifikat di bantaran sungai bukanlah hal baru, tetapi kembali mencuat setelah Dedi Mulyadi menemukan bahwa area di sepanjang Sungai Bekasi telah dimiliki oleh perorangan (Sumber: Kompas). Bahkan, Dedi Mulyadi menyatakan kemarahannya dan berencana melaporkan kasus ini ke Nusron Wahid, yang memiliki otoritas di bidang agraria dan pertanahan (Sumber: Kompas).

Padahal, berdasarkan peraturan perundang-undangan, bantaran sungai merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) yang masuk dalam kategori tanah negara. Fenomena ini menimbulkan banyak pertanyaan: Apakah ada celah hukum yang memungkinkan hal ini terjadi? Ataukah ada permainan di balik layar? Artikel ini akan mengungkap fakta hukum, dampak lingkungan, serta bagaimana publik bisa lebih peduli terhadap lingkungan dan aturan agraria.

Landasan Hukum dan Dampak Sertifikasi Tanah di Bantaran Sungai

Landasan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah bantaran sungai masuk dalam kawasan lindung yang tidak boleh dialihfungsikan menjadi lahan milik pribadi. Selain itu, Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam termasuk sungai harus dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat.

Dari perspektif hukum pidana, penerbitan sertifikat tanah yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen negara, yang dapat berujung pada pidana penjara.

Dampak Hukum

• Pelanggaran Agraria: Sertifikasi tanah bantaran sungai berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa tanah negara tidak bisa dikuasai individu secara ilegal.

• Ancaman Pidana: Pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat ilegal bisa dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan.

• Pembatalan Sertifikat: Badan Pertanahan Nasional (BPN) berwenang membatalkan sertifikat tanah yang diterbitkan secara tidak sah.

Dampak Lingkungan

Jika tanah di bantaran sungai terus diklaim sebagai milik pribadi, maka ada berbagai dampak negatif yang dapat terjadi, di antaranya:

• Risiko Banjir Lebih Tinggi: Dengan banyaknya bangunan di bantaran sungai, aliran air menjadi terganggu dan meningkatkan risiko banjir besar yang bisa merugikan banyak pihak.

• Hilangnya Ruang Publik: Sungai seharusnya menjadi ruang terbuka yang bisa diakses oleh masyarakat, bukan milik individu atau korporasi tertentu.

• Degradasi Lingkungan: Pembangunan yang tidak terkontrol di daerah aliran sungai bisa merusak ekosistem, mempercepat erosi tanah, dan mencemari air sungai.

• Hilangnya Habitat Hewan dan Tumbuhan: Ekosistem sungai merupakan rumah bagi banyak spesies flora dan fauna. Pembangunan ilegal di bantaran sungai bisa mengancam kelangsungan hidup mereka.

Solusi di Masa Depan

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dengan lebih strategis. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:

• Audit Sertifikat Tanah di Bantaran Sungai: Memeriksa kembali legalitas sertifikat yang sudah terbit dan membatalkan yang tidak sesuai dengan peraturan.

• Penguatan Regulasi dan Pengawasan: Pemerintah harus lebih ketat dalam menegakkan aturan tentang kepemilikan lahan di sepanjang sungai.

• Digitalisasi Pengelolaan Tanah: Dengan menggunakan sistem pemetaan digital dan blockchain, bisa lebih mudah melacak status kepemilikan tanah dan mencegah manipulasi.

• Revitalisasi Bantaran Sungai: Pemerintah perlu menjalankan program restorasi lingkungan untuk mengembalikan bantaran sungai sebagai area hijau dan bebas bangunan ilegal.

• Edukasi Masyarakat: Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem sungai dan hak-hak publik atas ruang terbuka.

• Kolaborasi dengan Pihak Berwenang: Kasus seperti ini harus segera dilaporkan dan diinvestigasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta lembaga terkait agar tidak semakin meluas.

• Kampanye Kepedulian Lingkungan: Masyarakat harus diberdayakan melalui edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan untuk menjaga sungai tetap bersih dan terbuka untuk publik.

Fenomena tanah bantaran sungai yang bersertifikat menjadi bukti bahwa masih ada celah dalam sistem pengelolaan lahan di Indonesia. Jika tidak ditangani dengan serius, hal ini bisa berdampak pada lingkungan dan hak masyarakat atas ruang publik. Oleh karena itu, tindakan tegas dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah eksploitasi lebih lanjut.

Jangan biarkan hak publik atas sungai dirampas! Mari bersama-sama menjaga lingkungan dengan cara yang benar. Laporkan jika Anda melihat pelanggaran, sebarkan informasi ini kepada teman-teman Anda, dan ikut berpartisipasi dalam gerakan peduli sungai! Bagikan pengalaman atau pendapat Anda di kolom komentar agar lebih banyak orang yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan kita.